Kamis, 12 Agustus 2010

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN CYBER CRIME – CYBER SEX

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
CYBER CRIME DAN CYBER SEX *)
Oleh :
Barda Nawawi Arief


A. Cyber Crime – Cyber Sex : Sisi Gelap Dari Teknologi Maju
Kehidupan dunia modern saat ini tidak dapat dilepaskan, dan bahkan sangat sering bergantung pada kemajuan teknologi canggih/maju (“hitech” atau “advanced technology”) di bidang informasi dan elektronik melalui ja-ringan internasional (internet).
Di satu sisi, kemajuan teknologi canggih itu membawa dampak positif di berbagai kehidupan, seperti adanya e-mail, e-commerce, e-learning, “EFTS” (Electronic Funds Transfer System atau “sistem transfer dana elek-tronik”), “Internet Banking”, “Cyber Bank”, “On-line Business” dsb. Namun di sisi lain, juga membawa dampak negatif, yaitu dengan munculnya berbagai jenis “hitech crime“ dan “cyber crime”, sehingga dinyatakan bahwa “cyber crime is the most recent type of crime” dan “cyber crime is part of the seamy side of the Information Society” (CC merupakan bagian sisi paling buruk dari Masyarakat Informasi”) .
Semakin berkembangnya cyber crime terlihat pula dari munculnya berbagai istilah seperti economic cyber crime, EFT (Electronic Funds Trans-fer) Crime, Cybank Crime, Internet Banking Crime, On-Line Business Crime, Cyber/Electronic Money Laundering, Hitech WWC (white collar crime), Internet fraud (antara lain Bank fraud, Credit card fraud, On-line fraud), cyber terrorism, cyber stalking, cyber sex, cyber pornography, cyber defamation, cyber-criminals, dsb.
Dengan semakin berkembangnya cyber crime, sangatlah wajar masalah ini sering dibahas di berbagai forum nasional dan internasional. Kongres PBB mengenai “The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders” (yang diselenggarakan tiap 5 tahun) telah pula membahas ma-salah ini sampai tiga kali, yaitu pada Kongres VIII/1990 di Havana, Kongres X/2000 di Wina, dan terakhir pada Kongres XI/2005 di Bangkok (tanggal 18-25 April yang lalu). Dalam “background paper” lokakarya “Measures to Combat Computer-related Crime” Kongres XI PBB dinyatakan, bahwa “tekno-logi baru yang mendunia di bidang komunikasi dan informasi memberikan “bayangan gelap” (a dark shadow) karena memungkinkan terjadinya bentuk-bentuk eksploitasi baru, kesempatan baru untuk aktivitas kejahatan, dan bahkan bentuk-bentuk baru dari kejahatan”.
Salah satu masalah cyber crime yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan, adalah masalah cyber crime di bidang kesusilaan yang saat ini diseminarkan. Jenis cyber crime di bidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah cyber pornography (khususnya child pornography) dan cyber sex.

B. CYBER CRIME DI BIDANG KESUSILAAN

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Kesusilaan

Secara singkat dapat dikatakan, bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Namun tidaklah mudah menetapkan batas-batas atau ruang lingkup delik kesusilaan, karena pengertian dan batas-batas "kesusilaan" itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Terlebih karena hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (das Recht ist das ethische Minimum) , sehingga pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana merupakan delik kesusilaan.
Secara juridis, delik kesusilaan menurut KUHP yang berlaku saat ini terdiri dari 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu “kejahatan kesusilaan" (diatur dalam Bab XIV Buku II) dan “pelanggaran kesusilaan” (diatur dalam Bab VI Buku III).
Yang termasuk kelompok “kejahatan kesusilaan" (Pasal 281-303 KUHP) meliputi perbuatan-perbuatan :
a. melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281);
b. menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dsb. tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Psl. 282-283);
c. melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
d. perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
e. yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299);
f. yang berhubungan dengan minuman memabukkan (Pasal 300);
g. menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);
h. penganiayaan hewan (Pasal 302);
i. perjudian (Pasal 303 dan 303 bis);
Adapun yang termasuk “pelanggaran kesusilaan” menurut KUHP (Pasal 532-547) meliputi perbuatan-perbuatan :
a. mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);
b. yang berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539);
c. yang berhubungan dengan perlakuan tidak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541 dan 544);
d. meramal nasib/mimpi (Pasal 545);
e. menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546);
f. memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 547);

Telah dikemukakan di atas, bahwa orang bisa berbeda pendapat mengenai batasan pengertian dan ruang lingkup delik kesusilaan. Prof. Mr. Roeslan Saleh misalnya pernah mengemukakan, bahwa pengertian kesu-silaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu beliau menyarankan, agar tindak pidana berupa “meninggalkan orang yang perlu ditolong”, “penghinaan”, dan “membuka rahasia” juga dimasukkan ke dalam "tindak pidana terhadap kesusilaan" (Catatan : ketiga kelompok jenis tindak pidana ini, dalam KUHP diatur dalam bab-bab tersendiri).
Dalam berbagai KUHP Asing, pengelompokan delik kesusilaan juga berbeda-beda dan tampaknya bergantung pada kesepakatan dan kebijakan pembuat undang-undang. Walaupun pengelompokan atau ruang lingkup delik kesusilaan bisa berbeda-beda, namun patut dicatat pendapat Prof. Mr. Roeslan Saleh yang menggarisbawahi pandangan Prof. Oemar Senoadji, bahwa dalam menentukan isi (materi/substansi)-nya harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama (lihat makalah dalam Lokakarya yang disebut di atas).
Saya menggarisbawahi pandangan yang demikian walaupun patut di-tambahkan, bahwa penentuan delik kesusilaan juga harus berorientasi pada "nilai-nilai kesusilaan nasional" (NKN) yang telah disepakati bersama dan juga memperhatikan nilai-nilai kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat. NKN ini dapat digali antara lain dari produk legislatif nasional (berbentuk Undang-undang Dasar atau undang-undang). Dalam struktur masyarakat Indonesia, NKN itupun tentunya bersumber dari nilai-nilai agama dan kesusilaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

2. Jenis dan Jumlah Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan
Berbagai delik kesusilaan yang dikemukakan di atas, dapat juga terjadi di ruang maya (cyber space), terutama yang berkaitan dengan masalah pornografi, mucikari/calo, dan pelanggaran kesusilaan/percabulan/perbuatan tidak senonoh/zina. Semakin maraknya pelanggaran kesusilaan di dunia cyber ini, terlihat dengan munculnya berbagai istilah seperti : cyber porno-graphy (khususnya child pornography), on-line pornography, cyber sex, cyber sexer, cyber lover, cyber romance, cyber affair, on-line romance, sex on-line, cybersex addicts, cyber sex offender.
Dunia maya (cyber/virtual world) atau internet dan World Wide Web (www) saat ini sudah sangat penuh (berlimpah) dengan bahan-bahan porno-grafi atau yang berkaitan dengan masalah seksual. Menurut perkiraan, 40 % dari berbagai situs di WWW menyediakan bahan-bahan seperti itu . Bahkan dinyatakan dalam tesis Peter David Goldberg, yang bersumber dari Nua Internet Surveys 2001, bahwa sex merupakan topik paling populer di inter-net (the most popular topic on the internet) . Pernyataan ini mirip dengan yang ditulis Mark Griffiths (bersumber dari Freeman-Longo & Blanchard, 1998) , bahwa sex merupakan topik yang paling banyak dicari di internet (“sex is the most frequently searched-for topic on the Internet”). Dalam tesis Goldberg dikemuka-kan pula, bahwa perdagangan bahan-bahan porno melalui internet sudah mencapai milyaran dollar US per tahun, sekitar 25 % pengguna internet mengunjungi lebih dari 60.000 situs sex tiap bulan, dan sekitar 30 juta orang memasuki situs sex tiap hari.
Gambaran singkat di atas tentunya cukup meresahkan/memprihatin-kan, karena tidak mustahil bisa juga terjadi di Indonesia. Beredarnya foto hubungan seksual seorang siswi di Sampit beberapa waktu yang lalu, yang direkam dengan kamera digital dan disebarkan melalui MMS (multy media message), merupakan salah satu contoh penyalahgunaan teknologi maju. Hal ini tentunya sangat meresahkan, karena kemajuan teknologi ternyata tidak digunakan sebagai sarana positif untuk meningkatkan kualitas kehi-dupan, tetapi justru digunakan sebagai sarana negatif yang dapat membawa dampak negatif. Keprihatinan terhadap dampak negatif dari teknologi maju ini, pernah diungkapkan pula oleh Art Bowker, seorang ahli Computer crime dari Amerika. Ia menyatakan antara lain, bahwa teknologi maju telah meningkat menjadi “way of life” masyarakat kita, namun sangat disayangkan, teknologi maju ini menjadi alat/sarana pilihan bagi para pelaku cybersex (“cybersex offender”) .

3. Cybersex dan Akibat-akibatnya
a) Pengertian Cybersex
Menurut Peter David Goldberg, cybersex adalah “penggunaan inter-net untuk tujuan-tujuan seksual” (“the use of the Internet for sexual purposes”) . Senada dengan ini, Dr. David Greenfield mengemukakan, bahwa cybersex adalah “menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual” ("using the computer for any form of sexual expression or gratification". Dikemukakan juga olehnya, bahwa cybersex dapat dipandang sebagai “kepu-asan/kegembiraan maya” ("virtual gratification”), dan suatu “bentuk baru dari keintiman” (“a new type of intimacy") . Patut dicatat, bahwa hubungan intim atau keintiman (“intimacy”) itu dapat juga mengandung arti “hubungan seksual atau perzinahan” . Ini berarti, cybersex merupakan bentuk baru dari perzinahan.
Dalam ensiklopedia bebas Wikipedia dinyatakan, bahwa “Cybersex” atau “computersex” adalah “pertemuan sex secara virtual/maya antara dua orang atau lebih yang terhubung melalui jaringan internet dengan mengirimkan pesan-pesan seksual yang menggambarkan suatu pengalaman seksual”. Cybersex/computersex merupakan bentuk permainan-peran (role-playing) antara para partisipan yang berpura-pura atau menganggap dirinya melakukan hubungan seksual secara nyata, dengan menggambarkan sesu-atu untuk mendorong perasaan/fantasi seksual mereka. Cybersex ini terkadang disebut juga dengan istilah “cybering” . Menurut Greenfield dan Orzack, cybering ini dimasukkan dalam penggolongan cybersex yang berupa Online Sexual Activity (OSA) karena dengan cybering itu, salah seorang atau kedua orang yang saling berfantasi itu dapat melakukan masturbasi (onani) . Bahkan menurut Kenneth Allen, “An important and major element of cybersexual activity is masturbation” .
Pengertian “Cybering" atau “sex on the Internet” dikemukakan pula oleh Michael G. Conner, Psy.D sebagai “diskusi seksual secara “on-line” dengan tujuan mencapai orgasme (puncak syahwat)” .

b) Akibat/Dampak Negatif Cybersex
Meningkatnya cybersex mengundang minat orang untuk melakukan berbagai penelitian. Penelitian yang telah dilakukan di Amerika, antara lain : (1) Cooper dkk., 2000, meneliti tentang “ciri-ciri dan pola kebiasaan para pecandu cybersex (cybersex addicts)”; (2) Schneider, 2000, meneliti tentang “pengaruh/akibat penggunaan cybersex terhadap pasangan mereka sendiri (suami/istri)”; dan (3) Peter David Goldberg, 2004, meneliti tentang “penga-laman para terapis keluarga dan perkawinan terhadap klien yang mengalami konflik akibat penggunaan cybersex”.
Berdasarkan penelitian tersebut, banyak dijumpai akibat-akibat negatif dari penggunaan cybersex terhadap diri sipelaku maupun terhadap hubungan perkawinan, terhadap keseluruhan hubungan/sistem kekeluargaan, dan ter-hadap anak-anak mereka. Akibat terhadap diri pelaku, antara lain, merubah pola tidur, mengisolasi diri dari keluarga, mengabaikan tanggung jawab, ber-dusta, berubahnya kepribadian, kehilangan daya tarik terhadap partnernya (istri/suaminya), bersifat ambigius/mendua, timbul perasaan malu dan bersa-lah, hilangnya rangsangan nafsu dan adanya gangguan ereksi (erectile dysfunction). Akibat terhadap partnernya (istri/suami) dan anak-anak, antara lain : timbul perasaan dikhianati, dilukai, dikesampingkan, dihancurkan, ditelantarkan, kesepian, malu, cemburu, kehilangan harga diri, perasaan dihina, anak-anak merasa kehilangan perhatian orang tua, depresi (karena pertengkaran orang tua).
Adanya akibat-akibat demikian, maka sering timbul pertengkaran keluarga yang berakibat pada perceraian. Menurut Carl Salisbury (pengaca-ra di Hanover, New York), gugatan perkara yang berkaitan dengan cybersex menunjukkan peningkatan di pengadilan-pengadilan Amerika. Dikatakan pula olehnya: “Tidak dapat dihindari bahwa kita sedang menyaksikan semakin banyaknya kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh cybersex” .
Cukup banyaknya akibat negatif dari cyber crime di bidang kesusilaan dan berbagai bidang lainnya, tentunya memerlukan kajian serius terhadap kebijakan penanggulangannya.

C. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY) DALAM PE-NANGGULANGAN CYBER CRIME DI BIDANG KESUSILAAN

1. Kebijakan Umum
Dilihat dari sudut “criminal policy”, upaya penanggulangan kejahatan (termasuk penanggulangan Cyber crime) tentunya tidak dapat dilakukan se- cara parsial dengan hukum pidana (sarana “penal”), tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistemik. Sebagai salah satu bentuk dari “hitech crime” , adalah wajar upaya penanggulangan cyber crime (disingkat CC) juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (techno prevention). Di samping itu diperlukan pula pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif (terlebih untuk delik kesusilaan), dan bahkan pendekatan global (kerja sama internasional) karena CC dapat melampaui batas-batas negara (bersifat “transnational/ transborder”) .

2. Kebijakan Penanggulangan (Penegakan Hukum) Dengan Hukum Pi-dana Positif

a. Terhadap Cyber (child) Pornography
Dilihat dari substansinya, Cyber pornography dan cyber child pornography jelas sudah tercakup dalam perumusan delik kesusilaan dalam KUHP, karena delik pornografi dalam KUHP meliputi antara lain:
1. Dalam Pasal 282 :

- menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan,

- membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut (dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum),

- memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan (dengan maksud untuk disiarkan, diper-tunjukkan atau ditempelkan di muka umum); atau

- menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh (tanpa unsur di muka umum);

2. Dalam Pasal 283 :

- menawarkan, memberikan, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan kepada seorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun;

3. Dalam Pasal 533 :

- Di tempat lalu lintas umum, mempertunjukan atau menempelkan tulisan gambar atau benda, yang mampu membangkitkan/merangsang nafsu birahi para remaja;

- menawarkan maupun menunjuk sebagai bisa didapat tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja (tanpa unsur di tempat umum);

- menawarkan, memberikan, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian (yang dapat membangkitkan nafsu birahi), pada seorang yang belum cukup umur dan dibawah umur tujuh belas tahun (tanpa unsur di tempat umum);

Namun kelemahan dari ketentuan KUHP di atas ialah, hanya dapat dite-rapkan terhadap delik yang dilakukan di dalam wilayah teritorial Indonesia. Delik yang dilakukan oleh orang asing di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak dapat dijangkau oleh KUHP.
Di samping KUHP, cyber (child) pornography sebenarnya juga dapat dijaring dengan UU No. 32/2002 (Penyiaran), karena dalam UU ini terdapat ketentuan sebagai berikut :
1. Psl. 57 jo. 36 (5) mengancam pidana terhadap SIARAN yang (antara lain) menonjolkan unsur cabul.
2. Psl. 57 jo. 36 (6) mengancam pidana terhadap SIARAN yang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia.
3. Psl. 58 jo. 46 (3) mengancam pidana terhadap SIARAN IKLAN NIAGA yang di dalamnya memuat (antara lain) :
a. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
b. eksploitasi anak di bawah umur 18 tahun.

Ketentuan di atas dapat ditujukan kepada cyber crime di bidang kesusi-laan, karena menurut UU tersebut, yang dimaksud dengan :
* “Penyiaran” adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran (Pasal 1 ke-1);

* “Siaran” adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran (Pasal 1 ke-1); dan

* “Siaran iklan niaga” adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui pe-nyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/ atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempe-ngaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan (Psl. 1 ke-6).

Walaupun UU No. 32/2002 di atas dapat digunakan untuk menjaring cyber crime di bidang kesusilaan yang berkaitan dengan delik-delik penyiaran, na-mun kelemahan jurisdiksi teritorial dalam KUHP sebagaimana dikemukakan di atas juga berlaku untuk UU ini. Di samping itu, kelemahan lainnya ialah : tidak adanya penentuan kualifikasi delik (sebagai kejahatan atau pelanggaran), dan tidak adanya ketentuan tentang pertanggungjawab-an pidana korporasi, padahal delik-delik penyiaran dan iklan sangat terkait erat dengan korporasi. Menurut Pasal 14 dan 16 UU No. 32/2002, lembaga penyiaran berbentuk badan hukum.
b. Terhadap Cybersex
Berdasarkan pengertian cybersex yang telah dikemukakan di atas, dapat diidentifikasikan adanya pendapat, bahwa cybersex/computersex :
• adalah “penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual”;
• adalah “penggunaan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuas-an seksual” ;
• merupakan “bentuk baru dari keintiman” (“a new type of intimacy"), yang dapat juga diartikan sebagai “bentuk baru dari perzinahan atau hubungan seksual yang gelap/haram/melanggar hukum” (“illicit sexual relations);
• dapat dipandang sebagai bentuk “ekspresi atau kepuasan seksual maya” ("virtual sex expression/gratification”)
• merupakan bentuk “pertemuan sex secara virtual/maya” (virtual sex en-counter) atau “sex on-line”;
• pertemuan dua orang atau lebih yang terhubung melalui jaringan internet dengan mengirimkan pesan-pesan seksual atau menggambarkan penga-laman seksual untuk membangkitkan rangsangan/perasaan/fantasi sek-sual, sehingga terjadi masturbasi (onani);
• dilihat dari sudut akibat, banyak dampak negatif bagi sipelaku sendiri, me-retakkan/merusak/menghancurkan harmonisasi hubungan perkawinan, merusak sistem kekeluargaan, dan merusak/membahayakan anak-anak.
Mengamati hal-hal di atas, nampaknya cybersex sulit dijangkau oleh hukum pidana positif saat ini, karena perbuatannya bersifat maya/abstrak/ non-fisik dan sangat individual. Walaupun dinyatakan di atas, bahwa cyber-sex merupakan bentuk lain dari perzinahan atau hubungan seksual gelap/ haram/melanggar hukum (illicit sexual relations), namun sulit dijaring dengan Pasal 284 KUHP kalau pengertian zinah selalu dikaitkan pada adanya “hubungan seksual (persetubuhan) secara fisik”. Inilah salah satu kelemahan hukum pidana konvensional saat ini yang selalu bertolak dari paradigma perbuatan dalam arti fisik/materiel.
Namun sekiranya dalam praktek peradilan, khususnya dalam kasus cy-bersex ini, hakim akan melakukan konstruksi hukum dengan menyatakan bahwa cybersex atau “hubungan seksual non-fisik (maya)” ini merupakan bentuk zina dalam pengertian Pasal 284 KUHP, maka menurut saya kons-truksi hukum demikian cukup beralasan, mengingat :

(1) Pasal 284 sendiri tidak memberikan pengertian/batasan juridis tentang apa yang dimaksud dengan zinah; dengan kata lain, Pasal 284 sama sekali tidak menyebutkan unsur-unsur zinah secara eksplisit;
(2) adanya unsur “hubungan seksual/persetubuhan secara fisik” hanya merupakan pendapat umum dan pendapat yang berkembang dalam teori/doktrin maupun jurisprudensi;
(3) pendapat umum/doktrin/jurisprudensi itu didasarkan pada paradigma/ konsep perbuatan dalam arti materiel/fisik, sedangkan saat ini ada per-kembangan paradigma/ konsep perbuatan secara fungsional dan secara keilmuan;
(4) penafsiran yang bertolak dari paradigma fungsional dan paradigma keilmuan terhadap beberapa pengertian hukum (seperti “perbuatan”, “barang”, “subjek hukum”, “orang”) sudah dikembangkan/digunakan da-lam praktek pembuatan UU dan jurisprudensi selama ini;
(5) beberapa kasus pencurian dalam jurisprudensi telah juga diartikan secara non-fisik, misalnya kasus pencurian listrik (Arrest HR 23 Mei 1921) dan kasus pembobolan dana BNI 1946 New York Agency melalui komputer (dengan “transfer electronic payment system”) yang dinyatakan oleh Mahkamah Agung RI sebagai “pencurian” (berarti “mengambil barang secara non-fisik”);
(6) Dalam sumber artikel di internet yang berjudul “Cyber Sex There are organizations out there to help you” dinyatakan, bahwa cyber sex me-rupakan “adultery” (zinah). Dikemukakan dalam tulisan itu, intinya sebagai berikut :
“Untuk orang yang sudah menikah, melakukan aktivitas cybersex merupakan suatu bentuk perzinahan (For a married person to engage in this activity constitutes a form of adultery). Dilihat dari sudut hukum, hal itu merupakan wilayah kelabu, namun hal itu hanya disebabkan pengadilan tidak dapat mengejar waktu. Pengadilan dapat menetapkan cybersex itu sebagai “perzinahan” (adultery) atau sebagai bentuk “penelantaran” (abandonment). Dilihat secara moral, jelas me-rupakan bentuk penipuan (form of cheating), dan dari sudut agama merupakan bentuk perzinahan (form of adultery)”.

(7) Dilihat dari sudut pandang agama Islam, jelas cybersex itu merupakan zinah. Hal ini dikemukakan oleh Dr. Muzammil H. Siddiqi (mantan President of the Islamic Society of North America) sewaktu menjawab pertanyaan seseorang melalui internet, “apakah cyber sex dan phone sex merupakan zina” (Is cyber sex or phone sex considered an adultery (Zina)?). Ia menjawab :
"Zina menurut syari’ah adalah setiap hubungan seksual yang haram/ terlarang. Oleh karena itu, seks sebelum nikah, di luar nikah, dan homoseks, semuanya adalah zina. Zina merupakan dosa besar dan mutlak dilarang (haram). Islam tidak hanya melarang hubungan sek-sual yang haram, tetapi juga melarang setiap perbuatan yang meng-arah/mendekati dosa ini. Cyber sex, phone sex dsb. merupakan perbu-atan yang dapat mengarah/mendekati zina”.
(Zina according to Shari`ah is any illicit sexual intercourse. Thus pre-marital sex, extra marital sex and homosexuality are all considered Zina according to Islamic law. Zina is a major sin (Kabirah); It is absolutely forbidden. Islam does not only forbid illicit sexual intercourse, but also forbids anything that leads to this sin and crime. 'Cyber sex', 'phone sex', etc. are those activities that can lead to Zina”).

Dengan uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa konstruksi “cybersex” sebagai bentuk zina, cukup beralasan dilihat dari sudut : (a) Juridis normatif, (b) Juridis konseptual/teoritik/keilmuan, (c) Jurisprudensi, (d) Pandangan pa-kar/artikel cyber crime (cybersex), (e) Agama, dan dari sudut (f) Akibat sosial (dampak negatif)-nya.

3. Kebijakan Antisipatif Hukum Pidana Yang Akan Datang
Sehubungan dengan kelemahan jurisdiksi di dalam KUHP dalam meng-hadapi masalah cyber crime, maka dalam Konsep RUU KUHP 2004/2005, dirumuskan perluasan asas teritorial dan perumusan delik Pornografi Anak melalui Komputer, sebagai berikut :
Asas Wilayah atau Teritorial
Pasal 3
Ketentuan pidana dalam peraturan perundang undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan:
a. tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia;
b. tindak pidana dalam kapal atau pesawat udara Indonesia; atau
c. tindak pidana di bidang teknologi informasi yang akibatnya dirasakan atau terjadi di wilayah Indonesia dan dalam kapal atau pesawat udara Indonesia.

Pornografi Anak melalui Komputer
Pasal 380
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda Kategori IV setiap orang yang tanpa hak melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi anak berupa :
a. memproduksi pornografi anak dengan tujuan untuk didistribusikan melalui sistem komputer;
b. menyediakan pornografi anak melalui suatu sistem komputer;
c. mendistribusikan atau mengirimkan pornografi anak melalui sistem komputer;
d. membeli pornografi anak melalui suatu sistem komputer untuk diri sendiri atau orang lain; atau
e. memiliki pornografi anak di dalam suatu sistem komputer atau dalam suatu media penyimpanan data komputer.

Perlu dikemukakan, bahwa perumusan delik pornografi anak di atas meru-pakan salah satu bagian dari perumusan delik cyber crime lainnya, yang di dalam Konsep RUU KUHP dikelompokkan ke dalam “Tindak Pidana terha-dap Informatika dan Telematika” (ditempatkan sebagai salah satu bagian dari Bab VIII Konsep RUU KUHP).
Di samping itu, tindak pidana kesusilaan seperti yang ada di dalam KUHP, diperluas lagi dalam Konsep RUU KUHP 2004 dengan menambahkan sub-bab khusus mengenai pornografi dan pornoaksi, yang antara lain meru-muskan delik-delik sebagai berikut (diambil dari edisi 2005):
Paragraf 1
Pornografi

Pasal 468
(1) Setiap orang yang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas hubungan seksual dengan binatang, atau dengan jenazah, dipidana karena pornografi dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) yang objeknya anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.

Pasal 469
(1) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan, atau menempelkan tulisan, suara, atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang atau dengan jenazah, dipidana karena pornografi dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) yang objeknya anak diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.



Pasal 470
Setiap orang yang menjadikan diri sendiri dan/atau orang lain sebagai model atau objek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film, atau yang dapat disama-kan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan atau lukisan yang mengeks-ploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang atau dengan jenazah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.
Pasal 471
Setiap orang yang memaksa anak-anak menjadi model atau objek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film, atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan atau lukisan yang mengeksploitasi anak-anak untuk melaku-kan aktivitas seksual atau persetubuhan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.
Pasal 472
Setiap orang yang membuat, menyebarluaskan, dan menggunakan karya seni yang mengandung sifat pornografi di media masa cetak, media massa elektronik, atau alat komunikasi medio, dan yang berada di tempat-tempat umum yang bukan dimaksud-kan sebagai tempat pertunjukan karya seni, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.
Pasal 473
Setiap orang yang membeli barang pornografi dan/atau jasa pornografi tanpa alasan yang dibenarkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori II.
Pasal 474
Setiap orang yang mendanai atau menyediakan tempat, peralatan dan/atau perleng-kapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornografi dan/atau pameran pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.
Paragraf 2
Pornoaksi

Pasal 475
(1) Setiap orang yang di muka umum atau disuatu tempat yang dapat dilihat oleh umum mempertontonkan alat kelamin, melakukan aktivitas seksual atau melaku-kan hubungan seks, dipidana karena pornoaksi dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V.
(2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) yang objeknya anak dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V.

Pasal 476
Setiap orang yang di muka umum mempertontonkan gerakan atau tarian erotis atau peragaan orang yang sedang melakukan hubungan seks, dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.
Pasal 477
(1) Setiap orang yang menyelenggarakan acara pertunjukan seks atau pesta seks dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.
(2) Setiap orang yang menyelenggarakan acara pertunjukan seks atau pesta seks dengan melibatkan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 478
(1) Setiap orang yang menonton acara pertunjukan seks atau pesta seks dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.
(2) Setiap orang yang menonton acara pertunjukan seks atau pesta seks dengan melibatkan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.
Pasal 479
(1) Setiap orang yang mendanai atau menyediakan tempat, peralatan dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, atau acara pesta seks, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.
(2) Setiap orang yang mendanai atau menyediakan tempat, peralatan, dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, dan/atau pesta seks yang melibatkan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

-o0o-



DAFTAR BACAAN
Allen, Kenneth, Cyber-Sex A Review and Implications of the Situation, home.earthlink.net
Australian High Tech Crime Centre 2003

Bowker, Arthur and Michael Gray, An Introduction to the Supervision of the Cybersex Offender, Federal Probation's publication, Volume 68 Number 3, Published by the Administrative Office of the United States Courts (www.uscourts.gov Publishing Information)

Brame, Gloria G., “Boot Up and Turn On”, 1996, gloria-brame.com/glory/journ7.htm

Conner, Michael G., Internet Addiction & Cyber Sex , (www.CrisisCounseling.org)

Council of Europe, Data Protection Working Party, Council of Europe, “Opinion 4/2001 On the Council of Europe’s Draft Convention on Cyber-crime”, adopted on 22 March 2001, 5001/01/EN/Final WP 41.

Cyber Sex There are organizations out there to help you” (http://www. Cyberaa.com).

Dudeja, V.D., Cyber Crimes and Law, Volume 2, 2002.

Eighth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Report, 1991.

Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Bangkok, 18-25 April 2005, Background paper, Workshop 6: Measures to Combat Computer-related Crime, Dokumen United Nations A/CONF.203/14.

FatwaCyber Sex & Zina, (Islamonline.net), (http://pakistanlink.com/religion/2001/0413. html).
Goldberg, Peter David, An Exploratory Study About the Impacts that Cybersex (The Use of the Internet for Sexual Purposes) is Having on Families and The Practices of Marriage and Family Therapists, 2004, (pedrogoldberg@aol.com)

Griffiths, Mark, Sex on the Internet: observations and implications for Internet sex addiction, Journal of Sex Research, Nov, 2001, mark.griffiths@ntu.ac.uk.

ITAC, “IIIC Common Views Paper On: Cyber Crime”, IIIC 2000 Millenium Congress, September 19th, 2000.

Konsep RUU KUHP, Edisi 2005.

McLaughlin, James F., Cyber Child Sex Offender Typology, jmclaughlin@ci.keene.nh.us

Nawawi Arief, Barda, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
-------------------------, Antisipasi Penanggulangan “Cyber-Crime” Dengan Hukum Pidana, makalah pada Seminar Nasional “Cyber Law”, STHB Bandung, Hotel Grand Aquila, 9 April 2001.

-------------------------, Kebijakan Kriminalisasi dan Masalah Jurisdiksi Tindak Pidana Mayantara, Seminar Nasional RUU Teknologi Informasi (Cyber-Law) “Pemberdayaan Teknologi Informasi dalam Masyarakat Informasi”, Kerjasama Dirjen Postel DEPHUB dengan UNDIP, Gedung Ghradhika Bhakti Praja, Semarang, 26 Juli 2001.

-------------------------, Pengaturan Cyber Crime Dengan Hukum Pidana (Beberapa Catatan Terhadap Ketentuan Pidana dalam RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi), Seminar Nasional Cyber Law, diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH-UNDIP, Semarang, 13 April 2002.

-------------------------, “Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana”, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2002.

-------------------------, Kejahatan Perbankan Dalam Problematika Hukum Ekonomi dan Teknologi (Tinjauan Khusus Kejahatan Transfer Dana Elektronik), Seminar Nasional Problematika Perkembangan Hukum Ekonomi dan Teknologi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 29 Mei 2004.

-------------------------, Masalah Pertanggungjawaban Pidana Cyber Crime, Seminar “Problematika Hukum Cyber Crime di Indonesia”, FH UNAIR, 9 Oktober 2004.

-------------------------, Penanggulangan Cyber Crime : Perspektif Hukum Pidana, Makalah pada “Seminar Nasional Tentang Cybercrime”, diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO), di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta, 7 Desember 2004.

Possibilities of Cyber - Sex, be careful! http://pw1.netcom.com/~uncleken/cybersex.html
Senoadji, Oemar, “Mass Media dan Hukum”, Erlangga, Jakarta, 1977.

Stephen Schafer, The Political Criminal, The Free Press, New York, 1973.

The California High Technology Crime Advisory Committee, Annual Report on High Technology Crime in California.

The Cyber Sex Addiction FAQ, http://www.sexualrecovery.com/sri_docs/cyberfaq.htm
Wikipedia, the free encyclopedia, (en.wikipedia.org/wiki/Cybersex).

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar